PARTAI PESERTA PEMILU 2014

01 NASDEM

Partai NasDem satu-satunya partai politik baru di Indonesia yang dinyatakan lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi peserta Pemilu 2014. Partai NasDem memiliki logo berbentuk Rotasi biru yang merupakan simbol perputaran yang dinamis sebagai semangat dan harapan baru, keterbukaan, ketegasan yang memiliki tujuan yang nyata. Gestur jingga memeluk sebagai lambang dari kebersamaan, keutuhan dalam bergerak dan semangat pembaharuan yang siap menampung aspirasi.

02 PKB

Partai ini berdiri di Jakarta pada 23 Juli 1998 (29 Rabiul Awal 1419 Hijriyah), dideklarasikan kiai-kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, dan A. Mustofa Bisri. Walaupun diprakarsai iai dan santri, partai ini memilih Pancasila sebagai ideologi. Sebagai lambang, PKB memilih gambar bola dunia menonjolkan peta Indonesia yang dikelilingi oleh sembilan bintang.

03 PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang berbasis pemikiran partai berdasarkan pada ajaran Islam yang berdiri pada 20 Juli 1998 dengan nama awal Partai Keadilan (PK). Presiden pertama partai ini yaitu, Nurmahmudi Ismail. 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi sebagai partai baru. Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.

04 PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terbentuk setelah adanya peristiwa 27 Juli 1996 yang dipicu perseteruan kubu Megawati Soekarnoputri dengan Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres di Medan). Megawati lalu menggunakan nama PDI Perjuangan yang kemudian ikut dalam Pemilu 1999. Marhaenisme dipilih sebagai ideologi PDIP dengan Pancasila sebagai asasnya.

05 GOLKAR

Partai Golongan Karya (Golkar) pada awalnya merupakan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. 20 Oktober 1964 kemudian berganti nama menjadi Golkar. Di sepanjang masa Orde Baru, Golkar menikmati posisi sebagai salah satu dari koalisi segitiga yang dinamakan BJ Habibie sebagai "ABG" yakni ABRI, Birokrasi dan Golkar. Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar mengganti namanya lagi menjadi Partai Gokar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Saat ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie yang sebelumnya dipegang oleh Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2004–2009.

06 GERINDRA

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) diketuai oleh Prof. Dr. Ir Suhardi M.Sc, seorang dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gerindra berdiri pada 6 Februari 2008. Dalam Pemilu 2009, partai Gerindra mendapatkan 26 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Partai berasas Pancasila ini berlogo gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan yang melambangkan kemakmuran, terletak di tengah kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Nama Partai Gerindra digagas oleh Hashim, sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

07 DEMOKRAT

Partai ini didirikan 9 September 2001 atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memiliki visi mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera. Sementara misi partai, antara lain memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.

08 PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki dasar Pancasila yang berasaskan "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam" ini didirikan pada 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Pada kongres PAN III di Batam, 8-10 Januari 2010, Ir. M. Hatta Rajasa terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP PAN dan Prof. DR. M. Amien Rais, MA sebagai Ketua MPP DPP PAN untuk periode 2010-2015. Dalam kepengurusan yang baru, prinsip pengelolaan partai yang dipegang adalah melanjutkan yang baik, memperbaiki yang buruk serta selalu mencari cara untuk selalu lebih baik.

09 PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dideklarasikan pada 5 Januari 1973, gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Saat itu H.M.S Mintaredja SH. menjabat sebagai ketua sementara, dan saat ini sejak tahun 2007 ketua umum PPP yaitu Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. Partai ini berasaskan Islam dan berlambangkan Ka’bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984.

10 HANURA

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi didirikan pada 14 November 2006 dengan inisiator Wiranto bersama beberapa tokoh seperti Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah, Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, dam Elza Syarief. Para pendiri ini sepakat memilih Pancasila sebagai asas partai. Selanjutnya pendeklarasian partai Hanura diselenggarakan pada 21 Desember 2006 di Jakarta. Makna pada logo partai ini mengartikan Partai Hanura sebagai pengemban amanah suci hati nurani rakyat, senantiasa teguh berjuang menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11 PDA

Partai Damai Aceh (PDA) sejatinya bukan partai poliitik baru di Aceh. partai ini merupakan penjelmaan Partai Daulat Aceh (PDA) yang tidak lolos dalam pemilu sebelumnya. PDA menyerahkan berkas pendaftaran pada 4 September 2012 yang langsung dilakukan oleh Ketua Umum PDA Teungku Muhibusabri AW, Sekjem PDA Teungku Khaidir, Ketua I Sophan Sofyan, Waled Seulimeum dan semua pengurus Dewan Pimpinan Wilayah. Para pengurus PDA ini diterima Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh dan jajarannya. PDA mengklaim sebagai partai ulama, sebagaimana sebelumnya juga di Partai Daulat Aceh (PDA). Visi dan misi antara Partai Damai Aceh dan Partai Daulat Aceh nyaris tidak memiliki perbedaan. Saat Pemilu 2009 lalu, Partai Daulat Aceh hanya mampu mengirimkan 1 kursi di DPR                                                  Aceh.

12 PNA

Partai Nasional Aceh (PNA) adalah salah satu partai lokal Aceh yang dibentuk oleh Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ide dasar lahirnya PNA, dilakukan melalui penjajakan yang mereka gelar dalam sebuah musyawarah besar dengan pendukungnya yang mewakili semua kabupaten dan kota di Aceh. Dalam musyawarah itu juga Muksalmina mengatakan mereka secara bersama-sama menyusun Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga. Pada saat pendaftaran itu, Irwandi Yusuf sendiri tidak hadir.Mereka yang datang ke Kanwil Depkumham Aceh untuk menyerahkan dokumen peRsyaratan pendirian partai antara lain, Irwansyah alias Teungku Mukhsalmina (Mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk),Muharram Idris (mantan Ketua KPA Aceh Rayeuk), Ligadinsyah (mantan juru bicara Partai Aceh/mantan Panglima GAM Linge) Amni bin Ahmad Marzuki (mantan juru runding GAM), Tarmizi, Lukman Age dan Thamren Ananda (mantan Sekjen Partai Rakyat Aceh).Proses pendaftaran ditandai dengan penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh Mukhsalmina (mantan panglima GAM Aceh Rayeuk) dan diterima oleh Kepala Divisi Administrasi pada Kanwail Depkumham Aceh, Syamsul Bahri. Adapun susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh adalah, Ketua Umum dijabat oleh Irwansyah, Sekjen dijabat oleh Mukhsalmina, Wakil Sekjen, Ligadinsyah, Bendahara Umum, Lukman Age dan Wakil Bendaha Umum dijabat oleh Amni Ahmad Marzuki.Dalam kesempatan itu, Mukhsalmina menegaskan bahwa ide awal pembentukan partai yang mereka motori tersebut adalah sebagai pembaharuan untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang bermartabat. “Partai ini adalah wadah pemersatu seluruh masyarakat Aceh dimanapun dia berada,” ujarnya, usai melakukan pendaftaran sebagaimana dimuat dalam Acehpost.com Pihaknya pun menegaskan bahwa PNA adalah Partai untuk menampung aspirasi masyarakat yang ingin berpolitik praktis. Pengurus maupun pendiri partai ini tidak hanya dari mantan GAM, tetapi juga masyarakat lainnya, baik di Aceh maupun luar Aceh,” dan partai terbuka dan mengedepankan proses – proses demokrasi, partai akan dibangun dengan sistem musyawarah dengan mekanisme kongres. Partai Nasional Aceh berlambang sebuah bintang putih besar yang dilingkari dua untaian padi di sisi kiri dan kanan. Masing-masing untaian padi terdiri dari 17 butir. Di atasnya juga ada lima buah bintang kecil warna putih

13 PARTAI ACEH

Keberadaan Partai Aceh tidak bisa dilepaskan dari sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai ini hadir atas inisiasi tokoh-tokoh eks aktivis GAM yakni Malik Mahmud yang memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu’ad atau disebut juga Muhammad Yahya Mu’ad untuk terbentuknya partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilkum dan HAM dengan nomor : WI.UM. 08 06-01. Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami, Aceh mengalami banyak kesulitan pada masa itu dengan kehilangan segala-galanya. Semuanya dimulai dengan MOU Helsinki yang ditanda-tangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM, dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. Setelah MoU Helsinki ditandatangani, dengan serta merta keadaan aman dan damai terwujud di Aceh. Berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”. Atas dasar inilah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki. Pimpinan Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu’ad, SH atau disebut juga Muhammad Yahya Mu’ad, SH untuk terbentuknya partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilkum dan HAM dengan nomor : WI.UM. 08 06-01. Pada surat KANWILDEPKUM dan HAM Aceh menyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan atau akronim dan dipindahkan bulan bintang. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebab itulah Partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM), dan juga diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 3 sampai dengan 24 April 2008. Kemudian atas dasar persyaratan nasional tertulis dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki, dengan kebijakan Pemerintah agar tidak menggunakan nama GAM. Sebab itulah pihak Kanwilkum dan HAM menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri untuk merubah lagi namanya. Pada tanggal 6- 7 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta CMI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh. Setelah itu rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh. Pemilu 2009 lalu, Partai Aceh meraih kursi DPR Aceh sebanyak 33 kursi. Dalam Pilkada 2012 lalu, kandidat yang diusung Partai Aceh unggul sebagai juara mengalahkan calon petahana yang maju dari calon yakni pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf memperoleh dukungan 55,78 persen

14 PBB

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam, yang memiliki visi yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Dan juga misi partai membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. PBB didirikan tak lama setelah reformasi yaitu pada 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta. Pendiri dan pendukungnya merupakan sekolompok ulama dan ilmuwan yang berlindung pada Partai Masyumi di era Orde Lama.

15 PKPI

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dideklarasikan di Jakarta pada 15 Januari 1999. PKPI pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999. PKPI memiliki visi yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. Sedangkan misi PKPI adalah mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang berkeadilan, bersatu, berkesejahteraan sosial dalam mewujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat hukum, berwibawa, di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu bersaing serta dihormati dalam pergaulan dunia.

sumber: detik.com